 |
| Foto Google |
Semenjak 1 Februari 2025 kemarin, Gas melon 3 kg, tidak boleh lagi dibeli dipengecer, di warung dan toko kelontong, semua dipusatkan di Pangkalan atau agen resmi.
Kebijakan ini diambil dengan alasan, agar peruntukan gas 3 kg ini lebih tepat sasaran, serta tidak ada permainan diharga eceran tertinggi.
Namun nyatanya ini menjadi efek buruk buat rakyat, karena rakyat malah makin bertambah susah, dan bertambah lagi bebannya karena harus lebih jauh untuk membeli, bahkan harus dilalui dengan antrian panjang, belum lagi kondisi daerah yang berbeda-beda yang tidak semua pangkalan bisa di akses secara mudah, terutama di pedesaan, kampung bahkan yang di kepulauan.
Sudah dua hari ini terlihat beberapa daerah yang rakyatnya antri dipangkalan untuk mendapatkan gas, rakyat merasa harus menyisihkan uang tambahan sebagai ongkos untuk ke pangkalan dan mengorbankan waktu yang lebih untuk sekedar antri, bahkan ada beberapa foto dan video di media sosial, rakyat berbaris mengantri sambil hujan-hujanan.
Kebijakan dan aturan ini sungguh menyengsarakan rakyat, membuat pengecer, warung toko kelontong, merana karena demi keuntungan 2000 3000 rupiah, pemerintah harus memecah piring periuk nasi rakyatnya.
Ramadan tersisa beberapa hari lagi, akan bertambah apes dan merana rakyat ketika akan memasak sahur dan buka puasa, sementara gas habis, tabung gas pun cuma satu biji tanpa tabung reserep atau pengganti, mau ke pangkalan yang belum tentu dekat dan belum tentu juga buka saat dinihari.
Aturan ini harus di evaluasi, kalau hanya untuk alasan lebih tepat sasaran harusnya ada mekanisme yang tidak merugikan semua rakyat, kalau pangkalan dan distributor yang mempermainkan harga dan suka. menimbun, maka dilevel ini yang harus diperketat, dan didata secara lebih mendetail dan terperinci, dan sanksi pidana harus lebih tegas, tanpa atur damai dikepolisian.
Prabowo harus melihat kondisi ini, dan mengevaluasi kebijakan Bahlil bila perlu mengevaluasi orangnya, dan Prabowo juga harus lebih waspada terhadap menteri-menteri yang dititipkan Jokowi pada kabinetnya, karena bisa jadi kebijakan blunder seperti ini, bisa merugikan Prabowo sendiri.
