Tarik ulur tentang penggunaan jilbab di institusi kepolisian masih
saja terjadi dengan berbagai macam alasan yang sebenarnya hanya persoalan kecil
yang terlalu diberat-beratkan, sehingga memunculkan rumor antara Kapolri dan
Wakilnya terjadi perpecahan soal jilbab bagi polisi wanita yang muslim yang mau
menggunakannya, meskipun sudah diklarifikasi bahwa ini hanya soal peninjauan
kembali karena tidak adanya standar baku dan model jilbab yang akan digunakan
karena untuk saat ini semenjak dibolehkannya polisi wanita muslimah berjilbab
di kepolisian terjadi ketidak seragaman dalam penggunaan jilbab, namun bukan
cuma itu yang menjadi alasan karena masih ada satu alasan klasik yang selalu
mengemuka ketika itu bersifat massal dan apalagi kalau bukan soal anggaran.
Beberapa saat lalu ketika Kapolri Jenderal Sutarman membolehkan
penggunaan jilbab polisi wanita muslimah yang sudah lama dikekang haknya oleh
aturan internal dikepolisian seakan mendapatkan angin segar bahkan ibarat
dahaga yang lama dihapuskan oleh sejuknya air kehidupan, dan antusiasme dari
polisi-polisi wanita muslimah untuk menggunakan jilbab terlihat jelas karena
ini juga bahagian dari kewajiban yang muslimah untuk menutup auratnya bahkan
mungkin karena terlalu euforia sehingga tidak terjadi keseragaman dan dengan
alasan ketidak seragaman inilah sehingga terjadi semacam moratorium kembali
penggunaan jilbab buat polisi wanitanya.
Disamping karena kewajiban agama islam menutup aurat bagi muslimah
juga melekat hak individu yang tidak boleh dikekang sehingga memang layaklah
mengganti aturan usang yang membelenggu itu soal ketidakseragaman biarlah
berproses dulu sambil menunggu aturan baku dan anggarannya kalau itu yang
memang menjadi alasan, jadi tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda karena
ini adalah hak individu, di negeri yang liberal monarki saja seperti inggris
polisi muslimahnya bisa berjilbab apalagi negeri Indonesia ini.
Dan soal yang polisi muslimah yang tidak mau mengenakan jilbab
juga adalah bahagian dari haknya karena tidak ada paksaan untuk mengenakan
jilbab jadi persoalan seperti ini tidak usahlah dijadikan sesuatu yang
memberatkan.
Dan hingga akhirnya saya mendapatkan satu berita online bahwa
Jusuf Kalla siap menjadi donatur jilbab polwan (sumber silahkan Googling saja
JK siap jadi donatur Jilbab Polwan) yang saya anggap suatu gebrakan yang sesuai
jargonnya saat kampenye 2009 lalu lebih cepat lebih baik, menurut sumber berita
yang saya baca itu bahwa disaat konferensi media islam disalah satu hotel
dijakarta sempat disinggung soal jilbab ini, soal anggaran JK meyakini polisi
punya anggaran kalau hanya untuk membelikan jilbab yang seharga dua puluh
ribuan dengan jumlah polwan yang hanya sekitar lima ribuan saja.
Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak di negara ini
mudah-mudahan tidak ada lagi aturan yang membelenggu Hak Individu seseorang
apalagi untuk menjalankan syariat agamanya apatah lagi itu abdi negara seperti
didalam institusi kepolisian dan mudah-mudahan institusi yang lain juga yang masih
menggunakan aturan seperti itu segeralah ubah aturan usang itu, dan soal
anggaran juga jangan sampai karena bersifat massal meskipun skalanya tidak
seperti proyek besar jangan lagi dijadikan ladang korupsi untuk tawar-menawar
komisi cukuplah korupsi Al'Quran yang menjadi pelajaran berharga, Pembagian
Kondom saja oleh Nenek Tua Menkes ada anggaranya apalagi Jilbab masa sih tidak
bisa di usahakan,, Hihihihi..
Acchi 09 : 06 AM
