Ditengah hening seperti saat ini medsos menyajikan bayak kabar tentang ironi pendidikan ditengah pandemi covid, banyak cerita menyedihkan diluar sana yang tersajikan digenggaman kita, terkadang nalar dan perasaan berkecamuk membaca yang tersajikan digenggaman kita, tentang susah dan ribetnya belajar online, resahnya para orang tua, frustasi dan capeknnya para murid, dan para guru pendidik tentu serba salah kena imbasnya.
Sementara pemangku kebijakan Bapak Menteri cuma tahu masa depan tanpa mau ribet dengan masa lalu kurang lebih begitulah pernyataannya yang beredar dimedia, entah apa dipikiran beliau melihat tentang realita saat ini pada murid, pada guru, dan pada orang tua. Punyakah dia formula yang efektif untuk menyiasati tentang belajar online ini?, Perkotaan dan pedesaan tentu perlu perlakuan yang berbeda karena signal tidak sama, orang yang mampu dan yang tidak mampu soal gadget sebagai alat dan kuotanya juga perlu perhatian, tentang murid yang daya cernanya yang beragam, soal guru yang metode mengajarnya yang bervariasi, dan soal penghasilan orang tua murid yang berbeda.
Bapak Menteri harusnya action dengan kebijakan yang mengayomi dan bukan malah membuat kecewa ormas Muhammadiyah, NU serta PGRI soal program POP. Sejatinya pendidikan harusnya berjalan diatas relnya berdasarkan undang-undang pendidikan. Sebab Pendidikan bukan orientasi bisnis bukan ajang bagi-bagi proyek.
Acchi
01:06 AM
Sementara pemangku kebijakan Bapak Menteri cuma tahu masa depan tanpa mau ribet dengan masa lalu kurang lebih begitulah pernyataannya yang beredar dimedia, entah apa dipikiran beliau melihat tentang realita saat ini pada murid, pada guru, dan pada orang tua. Punyakah dia formula yang efektif untuk menyiasati tentang belajar online ini?, Perkotaan dan pedesaan tentu perlu perlakuan yang berbeda karena signal tidak sama, orang yang mampu dan yang tidak mampu soal gadget sebagai alat dan kuotanya juga perlu perhatian, tentang murid yang daya cernanya yang beragam, soal guru yang metode mengajarnya yang bervariasi, dan soal penghasilan orang tua murid yang berbeda.
Bapak Menteri harusnya action dengan kebijakan yang mengayomi dan bukan malah membuat kecewa ormas Muhammadiyah, NU serta PGRI soal program POP. Sejatinya pendidikan harusnya berjalan diatas relnya berdasarkan undang-undang pendidikan. Sebab Pendidikan bukan orientasi bisnis bukan ajang bagi-bagi proyek.
Acchi
01:06 AM
