 |
| Capture Foto Sumsel Keras |
Kemarin KPK menangkap dua kepala daerah sekaligus, yaitu: Walikota Madiun "Maidi" dan Bupati Pati "Sudewo", Walikota Madiun ini kebetulan orang titipan Jokowi (salah satu finalis OCCRP). dan Bupati Pati kader Gerindra, yang beberapa bulan tahun kemarin sempat heboh didemo warganya karena menantang warganya turun demo akibat mau menaikkan pajak yang cukup besar, Bupati Pati juga sempat di usul untuk di Makzulkan oleh warganya sendiri, tapi dalam sidang di DPRD masih lolos, karena mayoritas anggota dan fraksi DPRD nya tidak setuju pemberhentiannya, sampai akhirnya KPK mencokoknya dengan operasi tangkap tangan, Dan besar kemungkinan dia tidak akan lolos lagi, apalagi tertangkap karena OTT.
Bupati, Walikota, sampai Gubernur terkadang masih ada yang suka buka jalur baru, mencoba melenceng, mencari celah-celah tipis, padahal rel dan aturan sudah ada ketetapannya untuk menjalankan roda pemerintahannya.
Mereka sering lupa diri tergiur fee proyek, bancakan dari izin tambang, manipulasi dana alokasi, utak-atik dana hibah dan CSR, MarkUp Anggaran pembangunan dan rehabilitasi.
Apalagi standar hidup yang Hedon ikut mempengaruhi, biaya dana kontestasi dan kampanye yang cukup menguras rekening, apalagi sebagian besarnya dari utang dan gadai aset properti. Semua itu bisa bikin hijau mata untuk berbuat culas.
Padahal mereka sudah diberi pembekalan dan penggemblengan, Retret di akademi militer Magelang.
Kepala daerah harus waspada dengan permainan dan atur mengatur proyek. Kemarin di daerah kita ini, sempat viral rekaman percakapan yang menyangkut pautkan nama Bupati, ini bisa menjadi alarm sebagai peringatan, elemen masyarakat sudah ada yang turun aksi juga kemarin, berdasarkan pantauan di media sosial.
Ingat KPK beberapa tahun terakhir ini dan yang sekarang, berbeda dengan KPK zamannya Abraham Samad, kalau zamannya Abraham Samad OTT itu yang menyuap dan yang disuap memang karena tertangkap basah di hotel, diparkiran basement, dijalan, mobil dikejar dipepet kemudian ditemukan barang bukti duit dalam koper atau kardus. Sementara KPK zaman Firli sampai saat ini, tafsiran OTTnya memang agak lain. Gubernur yang sedang nyenyak tidur di Rujab pun bisa dikategorikan OTT...
Waspadalah...
Sebab KPK tidak saja menjadi instrumen hukum tapi juga bisa menjadi alat politik... 😆😅🤣😂
Acchi
09:26 PM
09:26 PM